Alat Bukti Perjanjian Elektronik

Dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), maka suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik dalam bentuk Perjanjian Elektronik. Menurut KUHPerdata, suatu perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya kata sepakat diantara para pihak.
2. Para pihak cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik (Perjanjian Elektronik) selama syarat-syarat umum tersebut terpenuhi. Selain syarat umum, Perjanjian Elektronik juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam UUITE, yaitu dibuat dengan menggunakan Sistem Elektronik.

Terhadap syarat nomor 2, 3 dan 4 diatas umumnya kita tidak akan menemui kesulitan. Bahwa kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian dapat dilihat dari segi umur maupun kematangan psikologis para pihak, demikian pula syarat “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” sudah dapat dipastikan jika kita memperhatikan isi perjanjiannya. Menjadi persoalan kemudian adalah, bagaimana “kata sepakat” diterjemahkan dalam suatu Perjanjaian Elektronik? Jika dalam perjanjian tertulis yang konvensional eksekusi “kata sepakat” dapat dilakukan dengan “tanda tangan”, maka dalam Perjanjian Elektronik tanda tangan tersebut berbentuk Tanda Tangan Elektronik (Digital Siganature).

Dalam bentuknya yang konvensional, tanda tangan dalam perjanjian memiliki setidaknya dua fungsi, pertama sebagai identitas diri pendanda tangan, dan kedua sebagai tanda persetujuan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Seperti tanda tangan manuskrip, Tanda Tangan Elektronik juga harus meliputi kedua fungsi tersebut. Menurut UUITE, “Tanda Tangan Elektronik” adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sebagai suatu Informasi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut pasal 5 UUITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya tersebut merupakan “perluasan dari alat bukti yang sah” sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku secara konvensional selama ini. Perjanjian Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang penerapannya sesuai dengan ketentuan dalam UUITE. Dalam KUHPerdata pasal 1903 diatur bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri dari

1. Bukti tulisan.
2. Bukti dengan saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Dari kelima alat bukti tersebut tidak satupun menyebutkan akta yang berbentuk elektronik sebagai alat bukti. Namun, dengan adanya pasal 5 ayat (2) UUITE, maka Perjanjian Elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti hukum yang sah. Jika dikaitkan dengan pasal 1903 KUHPerdata, sebagai “perluasan dari alat bukti yang sah”, Perjanjian Elektronik merupakan perluasan dari “bukti tulisan” - hal ini mengingat bentuknya yang sama-sama berwujud tulisan namun medianya saja yang berbeda.