Surat Kuasa Substitusi

SURAT KUASA SUBSTITUSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

______________, Advokat pada kantor hukum _______________, beralamat di ___________________________________________, selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa;

Pemberi Kuasa dengan ini menerangkan memberikan kuasa substitusi kepada:

______________, Advokat pada kantor hukum _______________, beralamat di ___________________________________________, selanjutnya sebagai Penerima Kuasa;

----------------------------------------- KHUSUS ------------------------------------------

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa dalam menghadiri sidang di Pengadilan Negeri ____________ dalam perkara _______________ Nomor: _______________ pada hari _____ tanggal __ ___________ ____;

Demikian surat kuasa substitusi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

________, ___ _________ ____

Penerima Kuasa                                                                             Pemberi Kuasa

______________                                                                              _______________

c

Untuk men-download draf surat di atas dalam format MS Word Document secara bebas (gratis), silahkan SUBSCRIBE lebih dulu di channel kami, lalu pilih file surat yang diperlukan untuk download. Untuk subscribe tidak diperlukan registrasi. Subscribe dan Download dapat dilakukan DISINI.

Mengajukan Gugatan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Gugatan terhadap pejabat atau badan Tata Usaha Negara dapat diajukan apabila terdapat sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul karena dirugikannya kepentingan seseorang atau suatu badan hukum akibat dikeluarkannya sutau putusan Tata Usaha Negara. Gugatan itu diajukan secara tertulis dengan permintaan agar putusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Agar gugatan itu diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan itu harus memuat alasan antara lain:

Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam pemeriksaan di sidang Peradilan Tata Usaha Negara, alat bukti yang dapat diajukan ialah meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan Hakim. Suatu keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Dalam pembuktian, hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktiannya, serta penilaian terhadap bukti-bukti tersebut. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.